Pengertian, fungsi, serta kedudukan dari UUD 1945

Nama: Tegar Rizky WIcaksono
Kelas: 2ID09
NPM: 37416339 
Dosen: Ahmad Nasher
Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Gunadarma

PENGERTIAN UUD 1945

Undang-undang dasar 1945 jika diartikan secara sederhana merujuk pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia.  undang-undang dasar 1945 disingakat dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan  struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik. Secra lebih lengkap UUD 1945 dapat didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945 mencakup seluruh naskah yang yang terdiri dari dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Dimana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. 

 

FUNGSI  UUD 1945

Adanya dasar hukum bagi suatu negara tentunya memliki fungsi penting negara tersebut. hal tersebut juga berlaku pada UUD 1945. Pada pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa  UUD 1945 adalah hukum dasra tertulis yang mengikat pemerintash, lembaga-lembaga negara, lembagsa masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. sebagai hukum dasar di negara Republik Indonesia, UUD 1945 berisikan tentang norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dan harus ditaati dan dilaksakan oleh semua komponen yng berada dalam lingkup negara Indonesia. Undang-undang Dasar tidak dapat dipandang sebagai hukum biasa, tetapi Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar, yakni hukum dasar tertulis. Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis ini berarti gahwa semua hukum-hukum yang dibuat atau dirancang harus bersumber dari UUD 1945. Dengan demikian setiap produk Hukum seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Hukum Dasar berupa UUD 1945. Begitu pula dengan pertanggung jawaban setiap produk Hukum tersebut yaitu harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan akan bermuara pada Pancasila yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia. Selain fungsi yang dijelaskan di atas terdapat fungsi lain dari Undang-undang dasar 1945 yaitu sebagai alat kontrol. Yang dimaksud dengan alat kontrol disini adalah Undang-Undang  Dasar 1945 sebagai pengontrol norma-norma hukum yang lebih rendah. Fungsi lainnya yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, apparat negara, dan seluruh warga negara Indonesia.

KEDUDUKAN UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, merupakan sumber hukum tertinggi dari seluruh produk hukum yang terdapat di Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan hukum harus dilandasi oleh hukum dasarnya berupa Undang-undang Dasar 1945. Dimana landasan dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang dasar 1945. Kedudukan Undang-undang dasar 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki pearturan perudang-undangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir kali diatur Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan. Pada pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Perundang-Undangan. Hieraki peraturan Perundsng-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah (PerDa)

Peraturan Daerah meliputi peraturan-peraturan berikut:

• Peraturan daerah provinsi, yang dibuat oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
• Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kabupaten/ Kota bersama Bupati dan Wali Kota.
• Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat, yang dibuat oleh badan perwakilan desa bersama dengan kepala desa.

Undang-undang dasar bukulah merupakan satu-satunya hukum dasar atau keseluruhan dari hukum dasar. Namun, Undang-undang dasar merupakan sebagian dari hukum dasar yang berlaku. Hal ini berarti bahwa selain Undang-undang dasar masih terdapat hukum dasar lain berupa hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara. Hukum dasar yang tidak tertulis ini umumnya dikenal dengan istilah “konvensi”. Konvensi adalah aturan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Konvensi ini tidak terdapat dalan Undang-undang dasar 1945 namun juga tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

 

Kesimpulan:

 

                UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan  struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik. Secra lebih lengkap UUD 1945 dapat didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945 mencakup seluruh naskah yang yang terdiri dari dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Dimana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Pertanggung jawaban setiap produk Hukum tersebut yaitu harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan akan bermuara pada Pancasila yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia.
                  Selain fungsi yang dijelaskan di atas terdapat fungsi lain dari Undang-undang dasar 1945 yaitu sebagai alat kontrol. Yang dimaksud dengan alat kontrol disini adalah Undang-Undang  Dasar 1945 sebagai pengontrol norma-norma hukum yang lebih rendah. Fungsi lainnya yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, apparat negara, dan seluruh warga negara Indonesia.  Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, merupakan sumber hukum tertinggi dari seluruh produk hukum yang terdapat di Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan hukum harus dilandasi oleh hukum dasarnya berupa Undang-undang Dasar 1945. Dimana landasan dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang dasar 1945. Kedudukan Undang-undang dasar 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki pearturan perudang-undangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.

Sumber:
http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Fungsi-Sejarah-Kedudukan-dan-Pembentukan-UUD-1945-adalah.html